Belajar Nge-Blog

Itulah berita hangat akhir2 ini...Daftar Pemilih Tetap(DPT) yang dikeluarkan KPU dituding tidak valid dan tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan oleh beberapa partai peserta pesta pemilu. Sangat ironis memang, adanya dugaan bermunculannya data fiktif DPT pemilu 2009 ini sudah sewajibnya tidak terjadi andaikata pemerintah bisa memanfaatkan "fasilitas " kemajuan teknologi akhir2 ini. Kalo untuk membuat DPT saja KPU tidak bisa, kok bisa2nya KPU menggembar-gemborkan bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi rakyat????apa tidak malu???

Menarik untuk dicermati, bahwa negara kita yang "katanya" berhasil melakukan swasembada beras dan cadangan devisanya paling tinggi dalam sejarah berdirinya bangsa ini tidak mampu mengatasi hal sepele : Pendataan kependudukan secara akurat dan akuntabel!!!!
Kenapa saya ketakan seperti itu, karena setiap warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mempunyai KTP lebih dari 1 untuk setiap kepala. Dan apa penyebabnya???

Menurut analisa bodoh saya,inilah penyebabnya :
1. Kurangnya pemanfaatan teknologi oleh pemerintah
2. Tidak adanya proteksi terhadap putra-putri bangsa yang terbaik dan potensial di bidangnya
3. Masih terlalu percaya dengan model pendidikan peninggalan generasi '65 yang sudah sangat usang dan sewajibnya untuk diganti

Penjelasan gampangnya seperti ini, negara ini dalam mendata penduduk yang berhak mendapat dan menggunakan KTP tidaklah tersentralisasi pada pusat, akibatnya data penduduk hanyalah milik pemerintahan setempat, dan tidak bisa diakses oleh pemerintahan di daerah lain. Kenapa seperti itu? karena dalam pembuatannya, pemerintah daerah (pemda) kurang memanfaatkan adanya fasilitas penerapan database online yang sudah sejak awal th 2000 mulai diterapkan di beberapa negara. Lalu, apakah dengan menerapkan sistem database online masalah akan selesai, tentunya tidak semudah itu masalah akan selesai, pihak2 yang tidak senang dengan adanya penerapan teknologi tersebut tentu akan berusaha untuk mengganggu dan bahkan merusak sistem tersebut. Lantas, bagaimana solusinya??Jawabannya ada pada pemerintah itu sendiri, yakni bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensi dari putra-putri bangsa ini. Akan tetapi, pertanyaan kembali muncul, apa peran aktif dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi putra-putri bangsa ini??anggaran pendidikan total cuma 20% dari total APBN, itu-pun termasuk gaji dari para pahlawan tanpa tanda jasa kita...

Bagaimana menurut anda???